Bengkulu, 8 Juli 2026 –
INFO UTARA.COM Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat terus menjadi sorotan publik. Di satu sisi program ini dinilai memiliki tujuan mulia, namun di sisi lain muncul pertanyaan terkait besaran anggaran yang dialokasikan dari APBN.
Informasi Alokasi Anggaran ResmiBerdasarkan data yang telah disampaikan dalam rapat komisi DPR RI, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program Koperasi Merah Putih pada tahun anggaran 2026 sebesar ratusan miliar rupiah hingga mendekati satu triliun rupiah untuk tahap persiapan dan pembinaan awal.
Anggaran ini dialokasikan untuk penyusunan struktur, pelatihan pengurus, serta dukungan operasional awal di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan bahwa anggaran tersebut tidak diserahkan secara langsung sebagai modal tunai kepada koperasi, melainkan dalam bentuk dukungan fasilitasi, pendampingan, serta pengembangan sistem agar koperasi dapat berjalan mandiri dan berkelanjutan di masa depan.
Pemerintah juga menegaskan akan ada pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai aturan.Sorotan dan Pandangan Berbeda di MasyarakatMuncul berbagai pandangan di masyarakat terkait anggaran yang cukup besar ini:
Pihak yang mendukung: Menganggap anggaran ini sebanding dengan potensi manfaatnya, karena jika berjalan lancar, koperasi ini bisa menjadi wadah ekonomi rakyat yang mampu mengurangi kesenjangan, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat luas.
Pihak yang mempertanyakan: Meminta pemerintah untuk transparansi penuh mengenai rincian penggunaan anggaran, target capaian yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban. Sebagian juga khawatir anggaran besar ini berisiko terbuang sia-sia jika tidak disertai perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, serta berpotensi menjadi beban keuangan negara jika koperasi tidak bisa mandiri.
Pernyataan Resmi Terkait Isu “Biaya Triliunan”
Pemerintah melalui kementerian terkait belum pernah merilis pernyataan resmi mengenai biaya yang mencapai angka triliunan rupiah untuk program ini. Angka triliunan yang beredar di sejumlah media sosial dan diskusi masyarakat hingga saat ini belum dapat diverifikasi kebenarannya sebagai data resmi.Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi yang disampaikan oleh lembaga berwenang seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, atau DPR RI guna mendapatkan fakta yang akurat.
